RI Belum Siap Perdagangan Bebas

RI Belum Siap Perdagangan Bebas

Jakarta- Indonesia akan mengangkat kembali isu utama yang tercantum dalam deklarasi Bogor Goals 1994 ke Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) Asia Pacific Economic Cooperation ( APEC ) di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini. Isu utamanya adalah implementasi proses liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota.

Liberalisasi perdagangan itu dilakukan melalui penurunan hambatan-hambatan dagang, peningkatan investasi, peningkatan arus barang, jasa, modal, dan manusia secara bebas dan konsisten. Anggotan APEC Business Advisory Council ( ABAC ) Heru Dewantoro mengatakan, indonesia pada dasarnya belum siap untuk terjun kedalam liberalisasi perdagangan.
Bogor Goals adalah kesepakatan negara-negara anggota APEC pada 1994 di Indonesia. Beberapa sikap indonesia dalam negosiasi ini adalah menyerukan kepada negara-negara anggota, khususnya negara maju, untuk lebih adil (fair) mematuhi kesepakatan multilateral dalam aturan World Trade Organization (WTO).
Sebab, masih banyak negara anggota yang memberlakukan kebijakan perlindungan (proteksionisme) sehingga menjadi bottleneck dalam arus lintas perdagangan barang, khususnya barang-barang dari negara berkembang. Indonesia, misalnya, menghadapi hambatan dalam memasarkan minyak sawit (CPO) dan karet.
Kebijakan liberalisasi perdagangan yang harus dimantapkan pada KTT APEC tahun ini diantaranya penyelesaian Putaran Doha, peningkatan efisiensi rantai suplai logistik hingga 10 persen, serta pengurangan hambatan barang-barang ramah lingkungan. liberalisasi perdagangan dikawasan Asia Pasifik biasanya dilakukan negara-negara anggota melalui unilateral atau melalui perjanjian perdagangan bebas. (free trade agreement). Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Erwin Sadirsan mengatakan, Bogor Goals mencakup tiga pilar utama, yaitu pengan, enrgi, dan air. Jika salah satunya tidak kokoh, maka tujuan Indonesia tidak akan tercapai.
Perdagangan bebas semestinya menciptakan  fair trade. Apabila negara ini terbuka untuk negara lain, maka negara lain juga harus bersikap sama kepada Indonesia. Erwin mencontohkan, ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas ini juga ditunjukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang setengah hati.